Hal tersebut diungkap Pendiri Adatpedia, Syafrizaldi Jpang. Menurutnya, pendaftaran fellow sudah ditutup pada pertengahan Mei 2023. Dalam rencananya, adatpedia akan mengumumkan para penerima fellow pada 15 Mei 2023. Namun hingga berita ini diturunkan, penguman masih terkendala.

“Hingga hari ini, kami belum memutuskan siapa yang berhak menerima fellowship,” ungkap dia.

Sejatinya, Beasiswa ini mencakup dukungan perjalanan dan peliputan dan akses informasi penunjang liputan atas hak pangan dan mata pencarian masyarakat adat/lokal. Adatpedia juga membuka ruang bagi para fellow-nya untuk berjaringan dengan para jurnalis warga dan para narasumber di lapangan. Berikut pula mendapat akses kepada kekayaan budaya, adat istiadat dan lingkungan di lokasi kunjungan.

“Kami mohon maaf atas pengunduran penguman ini. Tapi mudah-mudahan akan segera ada keputusan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Menurut Syafrizaldi, perjalanan lapangan tetap akah menyasar lanskap Malin Deman di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Lanskap ini sendiri terletak antara Taman Nasional Kerinci Seblat dengan Samudra Indonesia.

Program fellowship ini sendiri adalah upaya memperluas literasi tentang masyarakat adat di Indonesia. Adatpedia berharap agar para fellow dapat terus berkarya dengan perspektif yang lebih dalam mengenai masyarakat adat.

Dalam siaran pers yang diterima Adatpedia, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional Uli Arta Siagian menyebut, gugatan diajukan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 82 Tahun 2021, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan Kapasitas 98 Ton TBS/Jam, seluas 36.094,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.

Staf Advokasi Yayasan PUSAKA Tigor Hutapea mengatakan, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Walhi memiliki kepentingan di pengadilan untuk membela hak masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua.

“Pemberian izin kepada perusahaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan mengkonversi kawasan hutan Papua dalam skala luas, telah melanggar hak masyarakat adat dan tidak sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim,” ujar Tigor.

Dua organisasi itu menilai, penerbitan objek gugatan menunjukkan belum adanya rasa keadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran. Selain itu juga diduga adanya pemalsuan data, dokumen, dan informasi.

“Wilayah yang ditetapkan menjadi konsesi PT Indo Asiana Lestari, merupakan Ekosistem Hutan Adat Awyu Woro, yang berperan penting terhadap peradaban masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan,” ujar Uli Arta.

Menurutnya, keberadaan hutan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di dua belas kampung, yaitu kampung Bangun (Yare), Kampung Kowo, Kampung Kowo Dua, Kampung Afu, Kampung Hello, Kampung Kaime, Kampung Memes, Kampung Piyes, Kampung Watemu, Kampung Obinangge, Kampung Uji Kia dan Kampung Metto.

“Hutan dan aliran sungai  di daerah itu juga ruang produksi untuk berburu dan memancing ikan, menangkap buaya, dan meramu sumber pangan. Apalagi secarafilosofi dan pandangan masyarakat adat Papua ada konsep bahwa tanah dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya memiliki kedudukan dan posisi yang penting yang mempengaruhi gerak hidup komunitas masyarakat adat ” ujar Uli.

Dalam siaran pers itu, Walhi dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat juga menyebut,masyarakat adat Papua meyakini bahwa tanah adalah harapan Bersama dan relasi iman. Konsep ini menurut mereka sangat penting dan merupakan landasan kehidupan bagi masyarakat adat Papua.

“Karena tanah dianggap sebagai mama sejati dan masyarakat adat hidup dan dibesarkan oleh tanah milik mereka, kami menilai pengambilan wilayah adat secara sepihak sama dengan mengambil seluruh kehidupan masyarakat adat,” ujar Tigor.

Untuk itu, mereka berharap agar majelis hakim dapat mengeluarkan putusan yang berpihak kepada masyarakat adat Papua, dengan mengabulkan secara keseluruhan tuntutan masyarakat.

Sebelumnya, dalam persidangan E-Court yang telah berlangsung, majelis hakim telah menerima gugatan intervensi kedua organisasi, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari Pihak Tergugat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dan pihak Tergugat Intervensi PT Indo Asiana Lestari. (*)

Pendiri Adatpedia, Syafrizaldi Jpang mengatakan pendaftaran sudah mulai dibuka sejak 5 Mei 2023. “Paling lambat, berkas pendafataran kami terima pada 15 Mei ini,” lanjutnya.

Beasiswa ini mencakup dukungan perjalanan dan peliputan dan akses informasi penunjang liputan atas hak pangan dan mata pencarian masyarakat adat/lokal. Adatpedia juga membuka ruang bagi para fellow-nya untuk berjaringan dengan para jurnalis warga dan para narasumber di lapangan. Berikut pula mendapat akses kepada kekayaan budaya, adat istiadat dan lingkungan di lokasi kunjungan.

“Di Gelombang pertama, kami membawa jurnalis ke komunitas adat Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau. Kali ini, gelombang kedua akan menyasar masyarakat Malin Deman di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kunjungan lapangan direncanakan selama 4 hari di antara 22 sampai 31 Mei 2023.” papar Syafrizaldi.

Jurnalis dapat mendaftar pada tautan https://shorturl.at/xBHX9. Sementara berkas pendaftaran para jurnalis di gelombang pertama akan tetap diseleksi untuk bisa terlibat pada gelombang kedua ini.

Dia menambahkan, beasiswa ini merupakan upaya nyata dalam memperluas literasi mengenai masyarakat adat di Indonesia. Para fellow diharapkan untuk terus berkarya di medianya masing-masing. Tentunya dengan perspektif yang lebih dalam mengenai masyarakat adat.

Adatpedia berkomitmen untuk terus membuka ruang diskusi mengenai peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.

Adatpedia.com adalah portal informasi masyarakat adat di Indonesia. Secara khusus, portal ini memberikan gambaran luas mengenai aktifitas masyarakat, pemuda dan kaum perempuan yang berjuang menggapai kesejahteraan dan inklusi sosial. Portal ini menyuguhkan beragam berita langsung dari para jurnalis warga di lapangan.

Portal multiplatform adatpedia.com merupakan bagian dari proyek “Mengembalikan Kedaulatan Pasca Kriminalisasi atas Hak Pangan dan Mata Pencaharian Masyarakat,” yang didukung Rights and Resources Initiative (RRI) melalui Program Strategic Response Mechanism (SRM). SRM adalah mekanisme keuangan yang dirancang untuk memungkinkan tanggapan yang fleksibel dan tepat waktu terhadap peluang dan ancaman yang tidak terduga atas masalah yang dihadapi masyarakat adat/lokal.

(rilis)

Kepala BRWA Kasmita Widodo menyatakan hal tersebut dalam siaran persnya pada Jumat (17/3/2023) dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara.

Menurutnya, sampai saat ini BRWA meregistrasi 1.243 peta wilayah adat seluas 25,1 juta hektare yang tersebar di 32 provinsi dan 154 kabupaten/kota di Indonesia. Dari data tersebut terdapat 3.206.703 hektare atau 184 wilayah adat sudah mendapatkan status penetapan pengakuan wilayah adat dari pemerintah daerah.

“Artinya, baru 12,7% wilayah adat yang ditetapkan pengakuannya,” kata Kadiv Data Informasi BRWA Ariya Dwi Cahya.

Ia mengatakan, Pemda masih punya pekerjaan besar untuk melaksanakan peraturan daerah (perda) yang mereka terbitkan, karena ada sekitar 18.828.794 hektare atau 792 peta berada pada daerah yang telah menerbitkan Perda tentang pengakuan masyarakat adat. Sementara itu, ada 3.127.750 hektare atau 253 peta berada pada daerah yang belum menerbitkan kebijakan daerah untuk pengakuan masyarakat adat.

Dalam pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat, dari pers rilis KLHK selama tahun 2022 ada penetapan hutan adat sebanyak 19 SK Hutan Adat dengan luas mencapai 77.185 hektare.

Jadi, pengakuan hutan adat yang dimulai sejak tahun 2016 sampai Maret 2023 ini terdapat 108 SK Hutan Adat dengan luas mencapai 153.322 hektare, atau rata-rata sekitar 21.903 hektare/tahun.
Upaya percepatan penetapan hutan adat terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah daerah.

BRWA juga terlibat aktif dalam kolaborasi tersebut untuk percepatan pengakuan masyarakat adat, wilayah adat dan juga hutan adat. “Pemerintah pusat dan Pemda masih perlu meningkatan anggaran dalam mendongkrak luas pengakuan wilayah adat dan hutan adat, karena potensi hutan adat saat ini mencapai 17,5 juta hektare berdasarkan data registrasi wilayah adat BRWA,” kata Kepala BRWA Kasmita Widodo.

Menurutnya, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak ada kemajuan sama sekali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum menunjukkan langkah konkret melakukan pendaftaran atau penatausahaan tanah ulayat.

Padahal, menurutnya, ada sekitar 3,2 juta hektare wilayah adat yang sudah mendapat penetapan pengakuan oleh pemerintah daerah, semestinya ATR/BPN bisa melanjutkan dengan proses pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah.

Jadi, ATR/BPN tidak hanya menggelontorkan anggaran untuk proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terhadap bidang-bidang tanah tapi juga untuk pendaftaran tanah ulayat.

Pemerintah juga sampai saat ini belum mengintegrasikan peta-peta wilayah adat yang sudah ditetapkan pengakuannya oleh pemerintah daerah dalam Kebijakan Satu Peta dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan demikian, ruang hidup masyarakat adat tidak terlindungi dari dampak buruk investasi dan proyek-proyek nasional seperti pembangunan IKN Nusantara. “Pemerintah masih sangat lemah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumberdaya alam yang berada di wilayah adat,” kata Kasmita.

BRWA adalah lembaga tempat pendaftaran (registrasi) wilayah adat di Indonesia. BRWA dibentuk pada tahun 2010 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan Sawit Watch (SW). (*/SS)

Ketiga jurnalis yang lolos seleksi akan melaksanakan perjalanan lapangan ke komunitas adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Mereka yang lolos ini telah diseleksi berdasarkan hasil-hasil liputan mereka tentang masyarakat adat dalam setahun belakangan. Selain itu, mereka juga lolos karena motivasi dan tema liputan yang menarik.

Dikutip dari adatpedia.com, fellowship ini mencakup dukungan bagi para jurnalis untuk melakukan perjalanan dan peliputan ke komunitas adat Talang Mamak, akses informasi penunjang liputan dan pengembangan jaringan jurnalis warga berikut dengan para narasumber di lapangan.

Direktur Global Mata Angin, Elfa Yeni mengatakan para pelamar gelombang pertama ini berjumlah 23 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Sumatra, termasuk Aceh, Sumbar, Jambi, Sumsel dan Riau. Beberapa mereka juga berdomisili di sekitar Jabodetabek. Ada juga yang berdomisili di luar itu. “Dalam formulir pendaftaran kita sudah menyampaikan, pada kesempatan ini baru untuk jurnalis yang berdomisili di Sumatra dan Jabodetabek saja,” katanya.

Para jurnalis terpilih juga akan mendapat akses pada kekayaan budaya, adat istiadat dan lingkungan setempat. “Kami juga berharap agar para fellow dapat memotivasi para jurnalis warga di lapangan. Jurnalis warga yang telah dilatih sebelumnya diharap mendapat pelajaran dari kunjungan para jurnalis professional ini,” katanya, Jumat (10/3/2023).

Gelombang kedua Adatpedia-Journalist Fellowship segera menyusul. Pendaftaran akan dibuka di bulan April 2023. Menurut Elfa, perjalanan lapangan gelombang kedua akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2023 nanti.

“Kami membuka kesempatan berikutnya untuk para jurnalis professional yang akan terlibat. Bagi yang telah mendaftar di gelombang pertama, tidak perlu mengirimkan berkas pendaftaran lagi. Mereka tetap akan ikut diseleksi pada penilaian di gelombang kedua,” ujarnya.

Adatpedia.com sendiri merupakan portal informasi masyarakat adat di Indonesia. Secara khusus, portal ini memberikan gambaran luas mengenai aktivitas masyarakat, pemuda dan kaum perempuan yang berjuang menggapai kesejahteraan dan inklusi sosial. Portal ini menyuguhkan beragam berita langsung dari para jurnalis warga di lapangan.

Portal multiplatform adatpedia.com merupakan bagian dari proyek “Mengembalikan Kedaulatan Pasca Kriminalisasi atas Hak Pangan dan Mata Pencaharian Masyarakat,” yang didukung Rights and Resources Initiative (RRI) melalui Program Strategic Response Mechanism (SRM). SRM adalah mekanisme keuangan yang dirancang untuk memungkinkan tanggapan yang fleksibel dan tepat waktu terhadap peluang dan ancaman yang tidak terduga atas masalah yang dihadapi masyarakat adat/lokal.

SRM sendiri dilaksanakan secara kolaboratif oleh AsM Law Office, GMA, Datukultur Study Club dan Yayasan Akar. Melalui kolaborasi ini, kata Elfa, konflik antara masyarakat adat dengan perkebunan sawit di Talang Mamak (Riau) dan Malin Deman (Bengkulu) mendapat titik terang penyelesaian. (*)

Pendaftaran program Adatpedia itu telah di buka pada 20 Februari dan berakhir pada 4 Maret 2023. Sementara pelaksanaannya berlangsung pada 10-20 Mei 2023. Calon peserta yang berminat dapat mendaftar pada tautan berikut.

Pendiri Adatpedia Syafrizaldi Jpang mengatakan, beasiswa itu mencakup dukungan perjalanan dan peliputan ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan, yaitu ke Komunitas Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau dan Komunitas Masyarakat Malin Deman di Muko-muko Bengkulu. Para jurnalis terpilih menurut aktivis masyarakat adat itu juga akan mendapatkan akses informasi penunjang liputan, akses jaringan narasumber, serta mendapatkan akses kepada kekayaan budaya, adat istiadat dan lingkungan di lokasi kunjungan.

“Selain itu beasiswa ini juga akan membuka jaringan antara jurnalis dengan masyarakat adat. Kami rasa, ini akan menjadi perjalanan dan peliputan yang menarik, dan bisa mengangkat kondisi masyarakat adat di dua daerah itu”, ujarnya, Jumat 23 Februari 2023.

Syafrizaldi menambahkan, diadakannya beasiswa liputan itu juga untuk memperbanyak sumber dan penyebaran literasi media tentang dinamika kehidupan masyarakat adat.

Adatpedia.com adalah portal informasi masyarakat adat di Indonesia. Secara khusus, portal ini memberikan gambaran luas mengenai aktifitas masyarakat, pemuda dan kaum perempuan yang berjuang menggapai kesejahteraan dan inklusi sosial. Portal ini menyuguhkan beragam berita langsung dari para jurnalis warga di lapangan.

Portal multiplatform adatpedia.com merupakan bagian dari proyek “Mengembalikan Kedaulatan Pasca Kriminalisasi atas Hak Pangan dan Mata Pencaharian Masyarakat,” yang didukung Rights and Resources Initiative (RRI) melalui Program Strategic Response Mechanism (SRM). SRM adalah mekanisme keuangan yang dirancang untuk memungkinkan tanggapan yang fleksibel dan tepat waktu terhadap peluang dan ancaman yang tidak terduga atas masalah yang dihadapi masyarakat adat/lokal.

Peserta yang mengikuti pelatihan itu, antara lain berasal dari komunitas warga Malin Deman (Bengkulu), Talang Mamak (Riau) dan Pasaman Barat (Sumatra Barat).

Kegiatan yang digelar Global Mata Angin (GMA) atas dukungan Rights and Resources Initiative (RRI) berlangsung pada 1-7 Februari 2023, di Villa Rumah Kayu, Lubuk Minturun, Padang, Sumbar.

RRI berkomitmen mendukung gerakan masyarakat adat di level global, kata Operation Director GMA, Syafrizaldi Jpang. “Kami mengelola dukungan tersebut di bawah komando AsM Law Office, Firma Hukum yang berbasis di Batam,” ungkapnya.

Dia menambahkan, kegiatan bertajuk Citizen Mobile Journalism tersebut untuk meningkatkan kapasitas para pemuda masyarakat adat di bidang media dan jurnalisme.

“Pelatihan digelar agar para peserta dapat menghasilkan konten berita, baik tulisan, foto maupun video menggunakan gawai atau telepon seluler,” katanya, dalam keterangan tertulis pada Selasa (8/2/2023).

Dengan mengikuti pelatihan, ia berharap peserta bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan media dan internet serta dapat menghasilkan berbagai karya jurnalistik terkait komunitas masyarakat adat.

Selama tujuh hari, para peserta mendapat materi dan pelatihan dari dua jurnalis, yakni Pemimpin Redaksi Langgam.id Hendra Makmur dan Pendiri Interes.id Aidil Ichlas.

Kedua jurnalis melatih peserta dasar-dasar jurnalistik dan media, kode etik dan hukum pers, cek fakta, keamanan digital, media sosial, menulis berita, hingga mengambil dan mengedit video.

Setelah tujuh hari berlatih, Syafrizaldi menilai, para peserta telah mulai menguasai keterampilan jurnalistik.

“Ini tinggal konsistensi dan terus menerus latihan. Karena itu, kawan-kawan peserta ini masih kita dampingi terus untuk beberapa bulan ke depan,” katanya.

Syafrizaldi berharap konten yang dihasilkan para peserta bisa dimuat di situs jurnalisme warga adatpedia.com serta jaringan media sosialnya yang sedang dikembangkan dengan konsep multiplatform.

“Kita tahu, perkembangan media hari ini, tak bisa lepas dari media sosial. Kita ingin berkontribusi menghasilkan konten berkualitas multiplatform dengan tetap menjaga etika,” katanya. (Siaran pers Adatpedia)